Pemerintah Alokasikan Rp100 milyar dari APBN-P untuk Perkuat Sekolah Berdasarkan Hasil Pemetaan UN

Pemerintah mengalokasikan dana sebanyak Rp100 milyar dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) untuk memperkuat sekolah berdasarkan hasil pemetaan Ujian Nasional (UN). Alokasi anggaran ini, program besarnya dikhususkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers terkait evaluasi pelaksanaan UN SMA sederajat 2010 usai memimpin rapat dengan sejumlah kepala dinas pendidikan provinsi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Rabu (5/5/2010).

"Kami sudah mengalokasikan dana secara khusus untuk memperkuat sekolah-sekolah dengan memanfaatkan peta UN. Dari peta ini, kita lakukan perbaikan secara sistematis," kata Mendiknas, yang didampingi Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Baedhowi, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Mansyur Ramli.

Mendiknas mengatakan, prioritas penggunaan anggaran ini adalah untuk sekolah-sekolah yang prestasinya relatif rendah. Selain itu, kata Mendiknas, digunakan pula untuk meningkatkan kualilfikasi dan kompetensi guru, serta pembangunan sarana dan prasarana. "Nanti kita cek apa betul sekolah yang (siswanya lulus) nol persen itu karena sarana dan prasarananya kurang. Kalau begitu, kita kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupatan, dan kota untuk segera melakukan intervensi," katanya.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan UN Ulangan SMA/MA/SMK yang akan dilaksanakan mulai 10-14 Mei 2010, Mendiknas menyampaikan, tidak ada perbedaan derajat kesulitan antara soal UN Utama dan UN Ulangan. "Kalau lebih rendah supaya lulus tinggi, itu penghinaan besar-besaran terhadap anak-anak yang mengulang. Ya mesti saja kamu lulus wong soalnya lebih gampang. Itu kan ngga punya pride sama sekali dia," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta Suwarsih Madya mengapresiasi langkah Kemdiknas untuk menggunakan hasil UN sebagai umpan balik dan penentuan langkah intervensi kebijakan. Namun, kata dia, dinas akan melakukan brainstorming dengan para kepala sekolah sebelum dilakukan upaya intervensi kebijakan."Mudah- mudahan langkah ini seterusnya begitu, sehingga kami punya harapan untuk meningkat," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, untuk menangani siswa SMA yang mengulang UN, pihaknya melalukan pola remedial dan pendekatan perorangan baik dengan siswa maupun orang tua. ***

Sumber: http://www.depdiknas.go.id/